120+ Contoh Judul Skripsi Tentang Hukum Pidana

120+ Contoh Judul Skripsi Tentang Hukum Pidana - Skripsi merupakan salah satu mata kuliah di semester akhir yang harus dilalui agar bisa lulus dari perguruan tinggi. Setiap mahasiswa yang mengikuti program sarjana di universitas, sudah tentu akan bertemu dengan skripsi di akhir semesternya tanpa terkecuali.

Mengerjakan skripsi tidak seperti tugas mata kuliah pada umumnya yang bisa dikerjakan SKS (sistem kebut semalam). Skripsi tidak bisa dikerjakan seperti itu, perlu waktu yang cukup untuk mengerjakan skripsi dengan baik dan benar. Selain itu, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber pun haruslah data valid dengan sumber terpercaya.

Daftar isi

• 1 120+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru 2022
• 2 120+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Yang Mudah Dikerjakan
• 3 Penutup

Pengerjaan skripsi biasanya akan berada di semester 7 sampai 8 dan pada semester tersebut, mahasiswa hanya di fokuskan saja untuk mengerjakan skripsi tanpa adanya mata kuliah lain. Kecuali, mungkin yang mempunyai pada masalah nilai, akan mempunyai mata kuliah tambahan di semester 7 dan 8.

Di awal semester 7, setiap mahasiswa akan diminta untuk mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbing. Judul yang diajukan harus berdasarkan permasalahan yang terjadi disertai bagaimana solusinya. Pengajuan judul skripsi ini, harus sesuai dengan bidang ilmu yang diambil oleh mahasiswa, tidak boleh mengambil judul lintas jurusan karena tidak relevan.

120+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Terbaru 2022

Pada artikel kali ini, kita akan membahas mengenai contoh judul skripsi hukum pidana terbaru 2022. Di artikel ini akan terdapat banyak referensi yang bisa diambil untuk pengajuan judul skripsi Anda. Tapi perlu di ingat jangan mengambil secara mentah-mentah, sesuaikan dengan ilmu yang dikuasai dan pertimbangan berbagai kemungkinan terburuk.

Carilah judul skripsi yang sesuai dengan ilmu yang kita kuasai, penentuan judul skripsi yang tidak kita kuasai akan menyulitkan nantinya pada saat proses pengerjaan. Bahkan banyak kasus yang terjadi, skripsi yang diambil tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, akhirnya skripsi tersebut tidak dilanjut atau bahkan diserahkan pada joki skripsi.

Baca Juga :

• 50+ Contoh Judul Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
• 50+ Contoh Judul Skripsi Jurusan Teknik Elektro
• 50+ Contoh Judul Skripsi Manajemen Pemasaran Yang Mudah

Oleh karena itulah, penentuan judul skripsi yang sesuai dengan keilmuan kita sangatlah penting. Pertimbangkan banyak hal sebelum fix menentukan judul skripsi yang akan diambil dan diajukan pada dosen pembimbing. Tapi, pengajuan judul tidak serta merta akan diterima begitu saja, akan ada review terlebih dahulu sebelum diterimanya judul skripsi.

Apabila judul skripsi yang diajukan tidak layak atau tidak memenuhi kriteria, maka judul tersebut akan ditolak oleh dosen dan mahasiswa harus mencari judul lain yang harus diajukan. Untuk meminimalisir hal tersebut, siapkan setidaknya 3 hingga 5 judul skripsi yang akan diajukan pada dosen. Namun, tentu dengan bidang keilmuan yang kita kuasai dan berbagai pertimbangan.

120+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana Yang Mudah Dikerjakan

Berikut ini merupakan contoh judul skripsi tentang hukum pidana yang bisa dijadikan sebagai referensi :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini.
2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis.
4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.
5. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.
6. Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan.
7. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17.
8. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan.
9. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana.
10. Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia.
11. Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.
12. Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia.
13. Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana.
14. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia.
15. Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana.
16. Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
17. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.
18. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19. Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana.
20. Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.
21. Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.
22. Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid–19 Dalam Pespektif Hukum Pidana.
23. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
24. Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara.
25. Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice.
26. Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
27. Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
28. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19.
29. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.
30. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi.
31. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita.
32. Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.
33. Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
34. Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.
35. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme.
36. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan.
37. Studi Komparatif tentang Asas Legalitas Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.
38. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia.
39. Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
40. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran.
41. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif.
42. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana.
43. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.
44. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.
45. Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Islam).
46. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.
47. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online.
48. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.
49. Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana.
50. Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras.
51. Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.
52. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).
53. Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
54. Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.
55. Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.
56. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi.
57. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
58. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media.
59. Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.
60. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis.
61. Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
62. Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa.
63. Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana.
64. Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.
65. Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
66. Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam.
67. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik Covid-19.
68. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Kejahatan Narkotika (Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid. Sus/2018).
69. Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
70. Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana.
71. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana.
72. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia.
73. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19.
74. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
75. Pertimbangan Hakim terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
76. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru.
77. Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi.
78. Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia.
79. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim).
80. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng.
81. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.
82. Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia.
83. Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya.
84. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
85. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup).
86. Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam.
87. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia.
88. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
89. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan.
90. Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan.
91. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.
92. Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan.
93. Perlindungan Hukum terhadap Ketentuan Me-Review Produk dimedia Sosial.
94. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal).
95. Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.
96. Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional.
97. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.
98. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis.
99. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.



Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana (100 - 120)

100. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Electronic Banking (E-Banking) di Tinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.

101. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Prostitution.

102. Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

103. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers.

104. Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

105. Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.

106. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

107. Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan.

108. Perbandingan Hukum Pidana Kebiri Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibeberapa Negara.

109. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet.

110. Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi.

111. Penangkapan dan Penahanan Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Hukum Indonesia.

112. Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.

113. Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.

114. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis.

115. Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi.

116. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

117. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia.

118. Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice.

119. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik.

120. Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak.

Penutup

Demikianlah artikel mengenai 120+ Contoh Judul Skripsi Hukum Pidana. Semoga sudah menentukan pilihan judul skripsi yang akan diajukan ya, semoga dengan adanya konten ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat teruntuk Anda yang saat ini sedang membacanya. 

Terimakasih sudah membaca dan mengunjungi blog sederhana ini. Mohon maaf apabila tedapat kesalahan kata atapun kalimat dalam penulisan artikel ini. Jangan lupa untuk merekomendasikan artikel kami dan membagikannya pada rekan-rekan disekitarmu ya.